Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya video viral yang memperlihatkan sebuah mobil BMW menggunakan pelat dinas di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, Kemhan menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan langsung melakukan penelusuran internal. Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam asumsi liar yang berkembang di ruang publik serta memastikan bahwa setiap informasi yang beredar dapat dipahami secara proporsional dan berimbang.
Kementrian pertahanan menegaskan bahwa kendaraan berpelat dinas memiliki aturan penggunaan yang jelas. Pelat tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan tugas kedinasan dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan resmi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Kemhan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Menurut Kemhan, informasi visual yang tersebar belum tentu menggambarkan konteks kejadian, sehingga diperlukan klarifikasi dan verifikasi sebelum membuat penilaian.
Proses penyelidikan
Proses penelusuran yang dilakukan mencakup pengecekan identitas kendaraan, status kepemilikan pelat dinas, serta pihak yang menggunakan mobil tersebut pada saat kejadian. Kemhan juga memastikan bahwa langkah ini dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa pandang bulu, guna menjaga kredibilitas institusi.
Kemhan menekankan bahwa nilai disiplin dan integritas merupakan prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran. Jika dalam proses klarifikasi ditemukan adanya pelanggaran aturan atau etika, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya penggunaan fasilitas negara secara bertanggung jawab. Kendaraan dinas tuna55 merupakan aset negara yang dibiayai oleh anggaran publik, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan.
Di sisi lain, Kemhan juga mengajak publik untuk lebih bijak dalam menyikapi konten viral. Penyebaran informasi tanpa konteks yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menunggu hasil klarifikasi resmi sebelum menyimpulkan suatu peristiwa.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dengan penjelasan tersebut, Kemhan berharap isu ini dapat disikapi secara objektif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan kebenaran fakta serta menegakkan aturan yang berlaku demi menjaga marwah dan profesionalisme institusi.
