Kementerian ESDM Buka Potensi DMO Batu Bara di Atas 30%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang untuk menaikkan porsi Domestic

Market Obligation (DMO) batu bara di atas angka 30 persen. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis

untuk menjaga ketahanan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri

yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi masyarakat.

Saat ini, DMO batu bara ditetapkan sebesar 30 persen dari total produksi nasional. Kebijakan tersebut mewajibkan

perusahaan tambang untuk mengalokasikan sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun, dinamika global, fluktuasi harga batu bara internasional, serta kebutuhan energi dalam negeri mendorong pemerintah

untuk mengevaluasi kembali besaran DMO tersebut.

Respons Terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri

Kementerian ESDM menilai bahwa peningkatan DMO di atas 30 persen menjadi salah satu opsi realistis untuk menjamin pasokan

batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Selama ini, batu bara masih menjadi tulang punggung penyediaan listrik nasional,

terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga listrik bagi masyarakat.

Lonjakan permintaan listrik, baik dari sektor industri maupun rumah tangga, menuntut ketersediaan bahan bakar yang stabil.

Dengan memperbesar porsi DMO, pemerintah berharap pasokan batu bara ke PLTU tidak lagi terganggu oleh tingginya ekspor

ketika harga global melonjak. Kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi krisis pasokan energi di dalam negeri.

Rencana peningkatan DMO tentu membawa konsekuensi bagi pelaku usaha pertambangan. Di satu sisi, kewajiban penyaluran

batu bara ke pasar domestik dengan harga tertentu dapat menekan margin keuntungan, terutama ketika harga ekspor jauh lebih tinggi.

Namun di sisi lain, kepastian serapan dalam negeri memberikan jaminan pasar yang stabil bagi produsen batu bara.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan DMO tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga mempertimbangkan

keberlanjutan industri. Dialog dengan pelaku usaha terus dilakukan agar skema peningkatan DMO tetap seimbang, adil, dan tidak

mengganggu iklim investasi di sektor pertambangan.

Meski membuka peluang DMO di atas 30 persen, Kementerian ESDM menekankan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan

akan disesuaikan dengan kondisi pasar serta kebutuhan nasional. Pemerintah Tuna55 juga tetap berkomitmen menjalankan agenda transisi

energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, batu bara masih memegang peran penting dalam bauran energi nasional. Oleh karena itu, pengaturan

DMO menjadi instrumen krusial untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga, harga listrik stabil, dan perekonomian nasional

dapat terus tumbuh.

Dengan evaluasi dan penyesuaian DMO secara berkala, pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjawab tantangan energi

saat ini tanpa mengabaikan arah pembangunan energi nasional ke depan. Jika kamu mau, artikel ini juga bisa saya optimalkan untuk

SEO portal berita atau disesuaikan dengan gaya media nasional tertentu.